JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news – Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI), Muhammad Nazaruddin, menyoroti mencuatnya dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum di lingkungan institusi kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Nazaruddin dalam pidatonya di hadapan jajaran dan staf sekretariat Partai Rakyat Indonesia di Jakarta. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian serta pengusutan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Nazaruddin, apabila dugaan tersebut terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Terlebih, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus pemegang mandat konstitusional yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan.

“Kalau benar ada penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang ada,” ujar Nazaruddin dalam arahannya.

Minta Semua Pihak yang Diduga Terlibat Diperiksa

Nazaruddin juga menyinggung adanya informasi yang mengaitkan sejumlah pejabat atau aparat dengan dugaan perkara tersebut. Ia menyebut nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang muncul dalam informasi mengenai perkembangan kasus tersebut.

Namun, Nazaruddin menekankan bahwa setiap dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang objektif. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus apabila memang ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.

Ia meminta proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tidak didasarkan pada tekanan maupun kepentingan pihak tertentu.

“Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul kepada pihak lainnya,” tegasnya.

PRI Tetap Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Di tengah persoalan tersebut, Muhammad Nazaruddin kembali menegaskan bahwa Partai Rakyat Indonesia tetap konsisten mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dukungan PRI bukan hanya dalam bentuk dukungan politik, tetapi juga bagian dari komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat.

Nazaruddin mengatakan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan institusi negara tidak boleh sampai mengganggu agenda pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah.

Program pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas.

“PRI tetap konsisten mendukung Presiden Prabowo dan program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Dukungan tersebut juga berarti kita ikut mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Desak Pengusutan Dilakukan Transparan dan Independen

Lebih lanjut, Nazaruddin mendesak agar dugaan praktik penyadapan tersebut ditelusuri secara menyeluruh. Ia meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan berdasarkan bukti.

Menurutnya, apabila memang terdapat pelanggaran, proses hukum harus mampu mengungkap secara terang siapa pihak yang memerintahkan, melaksanakan, maupun memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

Nazaruddin juga menegaskan bahwa proses pengusutan harus dilakukan tanpa intervensi kepentingan politik ataupun kelompok tertentu.

“Yang penting adalah fakta dan bukti. Kalau memang ada pelanggaran, harus diusut sampai tuntas. Siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang mendapatkan manfaat harus dapat dijelaskan berdasarkan proses hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, institusi kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum. Karena itu, setiap aparat negara dituntut menjalankan kewenangan sesuai dengan aturan dan tidak menyalahgunakan jabatan.

Ajak Kader PRI Tetap Solid

Dalam kesempatan tersebut, Nazaruddin juga mengingatkan seluruh jajaran dan kader Partai Rakyat Indonesia agar tetap solid menghadapi dinamika politik nasional.

Ia meminta kader PRI tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang berkembang sebelum terdapat kepastian berdasarkan fakta dan proses hukum yang sah.

Menurutnya, konsolidasi organisasi dan kerja nyata untuk masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama seluruh kader.

“Kita harus tetap solid, bekerja, dan menjaga persatuan. Jangan mudah terpengaruh oleh dinamika yang berkembang. Tugas kita adalah memperkuat organisasi dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin menegaskan PRI akan terus memberikan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai persoalan yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Ia berharap setiap persoalan yang menyangkut institusi negara dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

“PRI ingin pemerintahan yang kuat, negara yang berdaulat, dan hukum yang ditegakkan secara adil. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditangani secara serius dan berdasarkan hukum,” pungkasnya.

Partai Rakyat Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendukung program yang berpihak kepada rakyat, serta mendorong penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas nasional.